Anda perlu mengetahui syarat pengurusan SBU atau Sertifikat Badan Usaha jika usaha yang anda jalani adalah kontraktor atau jasa pelaksana konstruksi.

Sertifikat Badan Usaha (SBU) digunakan sebagai tanda bukti adanya pengakuan formal atas kedalaman atau tingkat kompetensi serta kemampuan usaha kontraktor atau jasa pelaksana konstruksi. Serta usaha dari jasa perencana maupun pengawas dari konstruksi atau disebut konsultan. Lalu seperti apa syarat pengurusan SBU?

Syarat Pengurusan SBU

Agar bisa mendapatkan SBU anda harus menyiapkan beberapa dokumen sebagai syarat administrasinya. Dokumen - dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
1. Fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diperoleh dengan cara bergabung dengan asosiasi perusahaan
2. Fotocopy Akta pendirian usaha dari notaris
3. Neraca dan laporan keuangan milik perusahaan
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Fotocopy Pengusaha Kena Pajak (PKP)
6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7. SK pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
8. Fotocopy Surat Keterangan Keterampilan (SKK) atau Surat Keterangan Keahlian (SKA)
9. Surat domisili atau SITU
10. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (SIUJK)
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pengurus perusahaan
12. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) milik penanggung jawab perusahaan
13. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar
14. Struktur organisasi perusahaan

Pengajuan SBU dapat dilakukan di kantor Asosiasi Badan Usaha provinsi, dimana nanti pihak asosiasi badan usaha akan memprosesnya ke Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Fungsi Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Sertifikat Badan Usaha (SBU) tentu memiliki fungsi bagi perusahaan yang mengajukannya, di antaranya yakni :
• Sebagai upaya memenuhi syarat hukum dan aturan yang berlaku di sektor jasa konstruksi
• Sebagai tanda bukti badan usaha jasa konstruksi terkait memiliki kompetensi dalam
• Melaksanakan kegiatan usaha sesuai klasifikasi dan juga kualifikasi bidang jasa konstruksi
• Sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam pengurusan Surat Izin Usaha Jasa
• Konstruksi Nasional (IUJK Nasional), Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing
• (IUJK PMA) atau mendapatkan Izin Usaha Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yaitu BUJKA.
• Sebagai salah satu syarat dapat melakukan kerjasama (Joint Operation) antara Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJK Nasional).


• Sebagai upaya memnuhi kriteria pendirian usaha patungan (Joint Venture) dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) bagi BUJK Nasional.
• Guna melakukan pendaftaran untuk menjadi perusahaan jasa penunjang migas
• Syarat pendaftaran sebagai perusahaan jasa penunjang pertambangan (MINERBA)
• Sebagai syarat untuk bisa mengikuti tender/ pengadaan jasa konstruksi pemerintah, proyek BUMN dan proyek swasta lainnya.

Dengan banyaknya fungsi dari SBU di atas kita menyadari bahwa penting sekali melakukan pengurusan SBU demi kemudahan berusaha dan keberlangsungan perusahaan konstruksi anda.

Jenis Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Ada beberapa jenis sertifikat badan usaha yang ada dan berlaku, tiap jenis SBU memiliki klasifikasi, kualifikasi, serta dasar hukumnya masing - masing.

1. Jasa Pelaksana Konstruksi

Jasa pelaksana konstruksi atau biasa disebut juga kontraktor, merupakan perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi misalnya konstruksi bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal, dan lain lain.

Klasifikasi dari jasa pelaksana konstruksi atau kontraktor ini meliputi : bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal, serta jasa pelaksana lainnya.

Sementara kualifikasinya terbagi menjadi tiga, yakni kecil; K1, K2, dan K3. Menengah; M1, dan M2. Besar; B1 dan B2.

Dasar hukum yang digunakan terdapat pada peraturan LPJKN No. 10 Tahun 2014 yang membahas mengenai perubahan kedua atas peraturan LPJKN No. 10 Tahun 2013 membahas tentang registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

2. Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi

Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi atau disebut dengan istilah konsultan adalah perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi bidang perencanaan arsitektur, perencanaan rekayasa (engineering), perencanaan penataan ruang, pengawasan arsitektur, pengawasan rekayasa (engineering), pengawasan penataan ruang, konsultasi spesialis, dan jasa konsultasi lainnya.

Dengan kualifikasi K1, K2, M1, M2, dan B. Dasar hukumnya tertuang pada peraturan LPJKN No. 2 Tahun 2015 mengenai perubahan pertama atas peraturan LPJKN No. 11 Tahun 2013 tenang registrasi usaha jasa perencanaan dan pengawas konstruksi.

3. Jasa Konstruksi Terintegrasi

Jasa Konstruksi Terintegrasi adalah badan usaha yang melakukan pekerjaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi di Indonesia.

Klasifikasinya meliputi jasa terintegrasi untuk infrastruktur trasnportasi, jasa terintegrasi untuk konstruksi penyaluran air dan pekerjaan sanitasi, jasa terintegrasi untuk konstruksi manufaktur, dan jasa terintegrasi untuk konstruksi fasilitas minyak dan gas.

Kualifikasinya hanya pada jenis Besar yakni B1 dan B2. Dengan dasar hukum peraturan LPJKN No. 3 Tahun 2015 mengenai perubahan pertama atas peraturan LPJKN No. 5 Tahun 2014 tentang registrasi usaha jasa konstruksi.

Keterangan dari jenis kualifikasi di atas, yakni :

Kecil 1 (K1) : Modal disetor perusahaan lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta, tanpa adanya persyaratan pengalaman kerja, dengan jumlah tenaga ahli 1 orang tenaga terampil SKT tingkat 3 (sertifikat keterampilan). Dimana PJT boleh merangkat menjadi PJK dan/ atau PJBU.

Kecil 2 (K2) : Modal disetor lebih dari Rp 200 juta sampai dengan Rp 500 juta, dengan pengalaman kerja minimum Rp 1 milyar, kumulatif selama 10 tahun terakhir.

Tenaga ahli yang menjadi syarat adalah 1 orang tenaga terampil SKT tingkat 2 (Sertifikat Keterampilan). PJT boleh merangkat menjadi PJK dan/ atau PJBU.

Kecil 3 (K3) : Modal disetor perusahaan lebih dari Rp 350 juta sampai dengan Rp 500 juta, dengan pengalaman kerja minimum Rp 1.750 milyar, kumulatif selama 10 tahun terakhir.

Tenaga ahli 1 orang SKT tingkat 1 (Sertifikat Keterampilan). PJT boleh merangkat menjadi PJK dan/ atau PJBU.

Menengah (M1) : Modal disetor perusahaan sebesar lebih dari Rp 500 juta, dengan pengalaman kerja minimum Rp 2.5 milyar, kumulatif selama 10 tahun terakhir atau pernah melakukan pekerjaan paling tinggi Rp 833 juta selama 10 tahun terakhir. Dengan tenaga ahli 2 orang SKA ahli muda.

Menengah 2 (M2) : Modal diseto perusahaan lebih dari Rp 2,5 milyar. Pengalaman kerja minimal Rp 10 milyar kumulatif selama 10 tahun terakhir, atau pernah melakukan pekerjaan sub kualifikasi M1 paling tinggi Rp 3.330 juta selama 10 tahun terakhir. Dengan tenaga ahli 2 orang SKA ahli madya.

Besar 1 (B1) : Modal disetor perusahaan lebih dari Rp 10 milyar, dengan pengalaman kerja minimum Rp 50 milyar kumulatif selama 10 tahun terakhir atau pernah melakukan pekerjaan sub kualifikasi M2 paling tinggi Rp 16.660 milyar selama 10 tahun terakhir. Dengan tenaga ahli 1 orang SKA ahli madya sesuai bidang sebagai PJT, 1 orang SKA ahli madya sesuai bidang sebagai PJK, dan 1 orang PJBU.

Besar 2 (B2) : Modal disetor lebih dari Rp 50 milyar dengan pengalaman kerja minimum Rp 250 milyar kumulatif selama 10 tahun terakhir atau pernah melakukan pekerjaan sub kualifikasi B1 dengan nilai paling tinggi Rp 83.33 milyar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Dengan tenaga ahli 1 orang SKA ahli madya sesuai bidang sebagai PJT, 1 orang SKA ahli madya sesuai bidang sebagai PJK, dan 1 orang PJBU.

Beberapa dokumen lain yang harus dimiliki juga oleh perusahaan jasa konstruksi adalah seperti berikut ini :

Kartu Tanda Anggota (KTA)

KTA diterbitkan oleh asosiasi konstruksi yang menjadi tanda bukti bahwa suatu badan usaha telah menjadi anggota asosiasi perusahaan konstruksi tersebut.

Dalam prakteknya, KTA dibutuhkan juga dalam pembuatan SIUJK. Sehingga, selain mengurus SBU, anda juga harus memiliki KTA dengan cara bergabung dengan asosiasi perusahaan konstruksi.

Ada beberapa jenis kartu tanda anggota yang dibedakan berdasarkan klasifikasi usaha jasa konstruksi di Indonesia, yakni :

KTA untuk perusahaan jasa pelaksana konstruksi : KTA golongan besar adalah gred 7 dan 6; golongan menengah adalah gred 5; golongan kecil adalah gred 4, 3, dan 2.

KTA untuk perusahaan jasa perencana dan pengawas konstruksi : SIUJK golongan besar gred 4; golongan menengah gred 3; dan golongan kecil gred 2.

Untuk mengurus Kartu Tanda Anggota (KTA), anda harus menyertakan beberapa dokumen terkait, yakni :
- Keterangan domisili usaha konstruksi
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
- Tanda daftar perusahaan (TDP)

Selain dokumen di atas, biasanya asosiasi juga meminta anda untuk melengkapi dokumen sertifikat atau biasa disebut SKA atau SKT, beberapa sertifikat tersebut seperti :
- Ijazah
- Sertifikat Tenaga Ahli
- KTP tenaga ahli

Sertifikat Keahlian Kerja (SKA)

Sertifikat keahlian kerja diterbitkan oleh LPJK, diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/ atau keahlian tertentu.

Setiap tenaga ahli jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat terkait dengan kualifikasi Ahli Muda, Ahli Madya, atau Ahli Utama.

Klasifikasi SKA yang dimaksud di atas Ahli Muda maksudnya memiliki latar belakang pendidikan teknik minimal D3 dengan pengalaman setidaknya selama dua tahun atau berpendidikan S1 tanpa pengalaman kerja.

Ahli Madya yakni memiliki latar belakang pendidikan teknik sesuai klasifikasi tenaga ahli, paling tidak D3 dengan pengalaman 5 tahun lebih atau S1 dengan pengalaman setidaknya 2 tahun.

Ahli Utama yakni memiliki latar belakang pendidikan teknik sesuai klasifikasi tenaga ahli, minimal S1 dengan pengalaman 8 tahun lebih atau S2 dengan pengalaman minimal lima tahun.

Untuk bisa memperoleh SKA anda harus mengajukan permohonan ke LPJK dengan syarat administrasi :
1. Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh lembaga pendidikan tempat ijazah tersebut diterbitkan, kantor pos, notaris atau asosiasi profesi penerima permohonan dengan ketentuan latar belakang pendidikan pemohon sesuai denan kompetensi yang dimohonkan
2. Daftar pengalaman kerja yang sesuai dengan klasifikasi atau subklasifikasi kompetensi kerja pemohon. Pemohon menggunakan formulir dan menandatanganinya dengan tinta warna biru dan tidak boleh menggunakan scan
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku
4. Fotocopy NPWP perseorangan
5. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan formulir
6. Pas foto ukuran 3 x4 warna serta melampirkan SKA lama (jika untuk perpanjangan)
7. Fotocopy paspor pemohon yang masih berlaku yang dilegalisasi oleh keutaan/ perwakilan negaranya di Indonesia

Prosedur Pengurusan SBU

Setelah mengetahui syarat pengurusan SBU dan telah melengkapi semua dokumen - dokumen yang dibutuhkan, anda dapat segera melanjutkan pengurusan SBU.

Perlu diperhatikan bahwa dalam pengurusan SBU, anda harus terlebih dahulu memiliki SKA atau sertifikat tenaga ahli.



Pembuatan SKA dapat dilakukan dengan proses sekitar 1 bulan bergantung pada asosiasi yang mengurusnya.

Secara teknisnya pembuatan SKA ini dengan melalui tahapan awal dimana tenaga ahli mengikuti sesi wawancara dan training pada jadwal yang telah ditentukan oleh asosiasi profesi.

Lalu jika dinyatakan lulus, maka pihak asosiasi akan mendaftarkan di LPJK atau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Setelah itu LPJK akan menerbitkan SKA yang telah disesuaikan dengan bidang yang dipilih. Jika pengurusan SKA selesai, maka barulah ke tahap selanjutnya yakni membayar pengurusan SBU dengan melampirkan syarat yang telah dijelaskan di atas. Pengurusan SBU ini memakan waktu 1 sampai 2 bulan lamanya.

Memang butuh waktu yang tak sebentar dalam pengurusan SBU, tetapi jika anda terus menunda untuk membuatnya maka anda bsia saja akan tertinggal saat pengadaan tender. Oleh karena itu segera lah untuk melakukan pengurusan SBU.

Jika anda tidak sempat untuk mengurusnya sendiri ke kantor terkait, anda bisa menggunakan pelayanan Jasa Berkah untuk membuat SBU.

Persyaratan administrasinya sama seperti yang telah dijelaskan di atas, hanya saja anda tidak perlu datang ke kantor untuk mengurusnya, melainkan menyerahkan semua salinan dokumen yang dibutuhkan kepada Jasa Berkah, kemudian tim profesional akan mengurusnya untuk anda.

Pengurusan SBU bersama Jasa Berkah

Jasa Berkah sebagai biro jasa pengurusan perizinan usaha yang siap membantu anda dalam membuat sertifikat badan usaha atau SBU.

Berlokasi di Surabaya, Jasa Berkah memberikan pelayanan untuk badan usaha di wilayah Surabaya dan sekitarnya, seperti Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Jombang, Mojokerto, Malang, Kediri, & Pasuruan.

Prosedur yang dilakukan sesuai dengan aturan, dan dapat selesai dalam waktu singkat karena Jasa Berkah telah memiliki pengalaman bertahun tahun dalam mengurus berbagai jenis izin usaha.

Harga yang ditawarkan pun juga terjangkau, sehingga tidak akan memberatkan bagi pelaku usaha dengan skala kecil seperti UMKM.

Beberapa alasan anda patut memilih Jasa Berkah dalam pengurusan SBU adalah pelayanan yang berkualitas. Demi memberikan pelayanan terbaik dan cepat, Jasa Berkah buka mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore di hari Senin sampai Jumat, dan pukul 9 sampai 1 siang di hari Sabtu.

Pengurusan izin anda akan dilakukan dengan proses yang jelas oleh tim profesional yang telah berpengalaman dalam mengurus berbagai jenis izin usaha. Sehingga tidak diragukan kualitasnya.

Selain itu, Jasa Berkah akan mengurus SBU anda secara tepat waktu. Dimana waktu yang ditawarkan merupakan batas akhir dari proses pengurusan izin usaha anda.

Dengan kualitas layanan dan hasil kerja oleh Jasa Berkah, anda tidak perlu repot dan bingung dalam pengurusan sertifikat badan usaha atau SBU ini.

Anda hanya perlu menghubungi Jasa Berkah untuk mengetahui lebih lengkap terkait layanan pengurusan izin usaha termasuk untuk mengetahui syarat pengurusan SBU yang harus anda lengkapi.