Dewasa ini bisnis restoran semakin menjamur di nusantara karena dianggap memiliki peluang yang menarik dalam menjalankan usaha. Hal terpenting dalam bisnis ini adalah mengurus izin usaha restoran sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan hukum.

Selain sebagai bentuk kepatuhan, mengurus izin usaha restoran juga akan berdampak pada keberlangsungan bisnis anda.

Banyak pelaku usaha yang melirik bisnis kuliner ini karena dirasa setiap orang pasti akan membutuhkan makan untuk kehidupan sehari hari dan tidak akan pernah mengikuti trend atau waktu.

Saat memutuskan untuk membuka restoran, anda tidak hanya butuh tempat usaha, desain yang ciamik, makanan dan minuman yang enak, serta tempat yang bersih dan nyaman. Tetapi anda juga butuh legalitas usaha.

Legalitas usaha ini tentu diperlukan saat menjalani kegiatan usaha supaya tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Misalnya terjadi penutupan tempat usaha karena tidak memiliki izin, dll.

Persyaratan Mendapatkan Izin Usaha Restoran

Jika anda ingin mendirikan restoran, perizinan yang anda butuhkan adalah izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Adapun landasan hukum negara mengenai kewajiban pelaku usaha memiliki izin tanda daftar pariwisata adalah dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Tanda daftar usaha pariwisata ini akan diterbitkan oleh kantor Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kecamatan sesuai dengan domisili usaha restoran yang akan dijalankan.




Adapun persyaratan untuk bisa memperoleh izin TDUP ini adalah sebagai berikut :
1. Formulir perizinan dan surat pernyataan mengenai kebenaran data dan keabsahan data, dan dilengkapi dengan materai Rp 6000
2. KTP pemilik dan penanggung jawab atau direktur perusahaan
3. NPWP direktur perusahaan atau perorangan
4. NPWP perusahaan
5. Akta pendirian perusahaan. Adapun badan usaha dari restoran dapat berbentuk PT, CV, Firma atau perorangan
6. KTP penerima kuasa dan surat kuasa pengurusan dengan materai Rp 6000 (apabila dikuasakan)
7. Izin gangguan (HO)
8. Sertifikat laik sehat penyehatan makanan bagi usaha jasa boga
9. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL). Apabila jumlah kursi yang disediakan di atas 100 maka yang diperlukan ialah upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL)
10. Bukti kepemilikan tanah atau bangunan. Apabila menggunakan bangunan sewaan maka anda harus menyertakan bukti perjanjian sewa menyewa dan pernyataan tidak keberatan dari pemilik bangunan, KTP pemilik, bukti kepemilikan dari pemilik atau dengan melampirkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP).
11. Proposal teknis (rencana pengelolaan usaha, foto berwarna sarana dan prasana usaha ukuran 4R, foto dari luar (tampak depan, kiri, kanan) dan foto di dalam tiap ruangan, denah lokasi serta bangunan.
12. Khusus wilayah Jakarta dalam proses mendirikan usaha restoran anda harus memastikan terlebih dahulu mengenai domisili usaha restoran tersebut.

Apakah telah sesuai zonasi dan peruntukkannya atau belum. Karena zonasi dan peruntukkan tempat usaha sendiri terbagi menjadi zona perumahan, zona usaha dan sebagainya.

Untuk mengetahui zonasi dan peruntukkan tempat usaha yang akan didirikan dapat langsung menghubungi petugas PTSP di kelurahan tempat usaha dan akan dijelaskan mengenai pembagian zonasi yang ada pada daerah tersebut.

Hal ini penting untuk diketahui dikarenakan ketentuan zonasi dan peruntukkan ini diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Secara rinci mengenai dokumen yang harus anda lengkapi untuk legalitas pembuatan izin usaha restoran ini adalah sebagai berikut :

- Akta pendirian dan SK menteri

Anda dapat membuat akta pendirian ini dengan bantuan notaris. Lalu pendirian badan hukum perusahaan akan disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Tetapi ini hanya prosedur untuk Perseroan Terbatas (PT). Apabila anda membuka usaha perseorangan, maka dokumen ini tidak dibutuhkan.

- Kartu identitas dan NPWP

Kartu identitas seperti KTP pemilik dan direktur perusahaan, dilengkapi dengan fotokopi NPWP wajib pajak pemilik atau direktur.

Jika perusahaan anda tidak berbentuk PT maka identitas dan NPWP perorangan. Foto kopi semua berkas tersebut menjadi beberapa rangkap, karena dokumen terkait akan dipakai sebagai lampiran di banyak berkas.

- Surat izin gangguan (HO)

Surat izin gangguan ini diterbitkan oleh kelurahan, kecamatan/ kota, yang telah digunakan sejak jaman kolonial Belanda untuk beberapa pelaku usaha sejak 1926.

Inti dari peraturan ini merupakan untuk menjamin bahwa usaha yang diajukan mendapatkan persetujuan gangguan dari tetangga, pemukiman, serta masyarakat di sekitar lingkungan tempat usaha didirikan.

Selain untuk mendapatkan persetujuan gangguan dari tetangga di lokasi usaha dijalankan. Penggolongan izin gangguan atau HO ini juga perlu dikategorikan berdasarkan skala usaha, luas lahan, serta intensitas gangguan dan keramaian yang akan ditimbulkan. Termasuk apakah lokasi ada di tepi jalan primer atau sekunder.

Surat izin gangguan ini juga bisa memerlukan surat pernyataan atau tanda tangan dari warga sekitar lokasi usaha serta pengantar dari RT/RW.

Anda bisa mengurus izin gangguan ini di kelurahan, kecamatan, atau kota setempat sementara penindakannya dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Surat izin gangguan ini berlaku selama tiga tahun dan wajib anda perpanjang ketika sudah habis masa berlaku dan selama usaha masih terus dijalankan.

Apabila lokasi usaha pindah, maka pengurusan izin gangguan harus diulang dari awal di lokasi yang baru.

- Surat Keterangan Domisili (SKD)

Surat keterangan domisili ini bisa anda urus di kelurahan atau kecamatan setempat yang berisikan verifikasi bahwa lokasi usaha adalah benar milik anda.

Serta menyatakan bahwa lokasi usaha memiliki sertifikat kepemilikan yang sah, dan mengikuti luasan yang digambarkan dengan benar, memiliki alamat yang benar, dan semua aset yang terkait telah bebas dari sengketa.

- Surat surat Pernyataan

Jika semua dokumen legalitas telah dilengkapi, maka anda bisa mengurus pengisian beberapa surat pernyataan yang biasanya variatif bergantung dari kebutuhan setiap kabupaten/ kota.

Tetapi biasanya akan mencakup pernyataan dilengkapi materai dengan isi :
- Pernyataan bahwa bersedian untuk mengikuti peraturan serta norma yang berlaku dalam lokal
- Tidak melanggar Undang undang serta aturan lainnya yang berlaku nasional
- Menyatakan bahwa semua dokumen permohonan asli, sah dan tanpa dilakukan rekayasa
- Pernyataan bahwa anda bersedia untuk mengikuti aturan perpajakan, membayar tepat waktu dan bersedia dikenai sanksi sesuai Undang undang perpajakan yang berlaku, dan/ atau proposal bisnis yang diajukan
- Membayar retribusi daerah sebagaimana diatur pemerintah setempat
- Menjamin ketentraman dan keamanan lingkungan sekitar serta menghindari provokasi dalam bentuk apapun.

- Sertifikat Laik Sehat (SLS)

Dalam proses mengurus izin usaha restoran, anda harus melengkapi dokumen dengan mengajukan permohonan Sertifikat Laik Sehat (SLS) sebagai penjamin kesehatan prosedur dan produk makanan serta minuman yang dijual.

Sertifikat ini telah jadi syarat wajib di berbagai daerah di Indonesia, seperti di DKI Jakarta dengan aturan yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Pada beberapa kota besar misalnya Jakarta, Bandung dan Jogja, syarat untuk bisa mendapatkan SLS ini mencakup anda harus memiliki sertifikasi pelatihan atau kursus hygiene sanitasi yang diadakan oleh lembaga kursus dan pelatihan profesi terakreditasi yang telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan.

Paling tidak anda membutuhkan dua sertifikat kursus yakni bagi penanggung jawab atau pengusaha dan satu orang untuk penjamah makanan, termasuk chef, barista, atau pengelola lain yang bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman.

Pada dasarnya izin usaha restoran ini sama pentingnya dengan mengurus izin usaha lainnya.

Proses Pendirian Usaha Restoran

Awal mula anda dapat mendirikan restoran adalah dengan membuat perusahaan melalui pembuatan akta pendirian yang berlandaskan akta notaris.

Dalam proses pembuatan akta ini yang terpenting adalah mencantumkan kegiatan usaha anda secara jelas pada bagian maksud serta tujuan di akta pendirian.

Jika proses pendirian perusahaan dengan akta notaris tersebut telah selesai, maka anda dapat melakukan pendaftaran ke Pengadilan Negeri khusus perusahaan yang bukan badan hukum atau pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi perusahaan berbentuk PT.

Setelah itu, anda harus mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau SKDP. Tetapi biasanya apabila anda hendak mengurus SKDP ini anda diwajibkan memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gunanya supaya terdeteksi bangunan yang akan dijadikan tempat usaha sekaligus zonasinya.

Anda perlu memastikan restoran anda berada di zonasi usaha. Mengenai hal ini anda bisa datang ke kelurahan setempat untuk menanyakan lebih jelasnya lagi.

Dokumen lain yang juga perlu dilengkapi sebagai pendukung adalah sertifikat BPJS untuk dapat mengajukan SKDP.

Hal lain lagi yang dibutuhkan dalam mendirikan perusahaan adalah mengurus NPWP atas nama perusahaan tersebut.

Apabila TDUP anda telah terdaftar tetapi SLS masih dalam proses, maka anda selaku pemilik usaha akan diberi waktu antara tiga sampai 12 bulan untuk mengurusnya.

Kemudian baru anda akan mendapat NIB. Pengajuan TDUP ini dapat mengganti SLS dengan surat pernyataan yang isinya akan menyertakan SLS paling lambat tiga bulan setelah TDUP diterbitkan. Biasanya akan diperiksa lagi jika perpanjangan TDUP setiap tahunnya dilakukan.

Perlu diketahui bahwa pemerintah setempat juga bisa mensyaratkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Isinya berupa kesanggupan untuk melakukan pemantauan kegiatan produksi serta konsumsi di lingkungan usaha, memonitor efek usaha terhadap pengelolaan limbah, sanitasi, drainase, atau polusi udara dan suara.

Secara sederhananya proses dalam pengurusan izin usaha restoran adalah seperti berikut ini : • Surat Izin Gangguan (HO) dan Surat Keterangan Domisili • IMB sesuai dengan peruntukan bangunan, yakni bisnis makanan-minuman • HO dan Domisili lengkap, Surat-surat pernyataan berdasarkan aturan nasional dan lokal • Pernyataan lengkap, proses TDUP dimulai di kelurahan dan seterusnya kecamatan (bisa 6 sampai 14 hari kerja) • Jika restoran, TDUP wajib dilengkapi SLS • TDUP dan SLS lengkap, proses NIB dimulai • NIB diperoleh, dan proses perizinan pun selesai.

Kabar baiknya bagi anda yang hendak mengurus izin usaha restoran ini adalah sejak 2018 anda bisa mengajukan perizinan usaha restoran menggunakan portal web. Dimana dikenal dengan Online Single Submission (OSS).

Melalui OSS ini proses pengurusan izin usaha restoran akan jadi lebih mudah dan efisien, karena anda tidak perlu antre terlalu lama di PTSP untuk melakukan verifikasi berkas.

Adapun tujuannya adalah untuk memadukan proses perizinan usaha dengan sistem perpajakan di KPP yang nantinya akan meliputi kantor pajak di semua provinsi.

Tetapi sayangnya, terdapat kelemahan yang dimiliki oleh sistem OSS ini untuk mengurus segala bentuk perizinan usaha termasuk izin usaha restoran.

Seperti fitur penentuan lokasi usaha yakni location tagging yang belum sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan ketersediaan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

Selain itu juga masih ditemukan kendala baik yang terjadi pada tingkat pusat maupun daerah. Dimana pada tingkat pusat sistem OSS ini belum terintegrasi utuh dengan sistem perizinan kementerian atau lembaga.

Dan pada lingkup daerah masih terlihat banyak pemerintah daerah yang memiliki sistem perizinan daerah mandiri berbasis aplikasi yang belum terintegrasi dengan sistem OSS.

Karena berbagai kelemahan di atas, banyak pelaku usaha yang harus rela antre untuk mengurus perizinan usahanya sendiri di kantor pemerintahan terkait. Namun banyak juga yang lebih memilih menggunakan jasa perusahaan yang menyediakan layanan pengurusan izin usaha.

Salah satu perusahaan yang melayani pengurusan izin usaha ini adalah Jasa Berkah. Jasa Berkah adalah perusahaan yang menyediakan layanan pengurusan izin usaha khususnya pada wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Jombang, Mojokerto, Malang, Kediri, & Pasuruan.

Anda bisa mempercayakan Jasa Berkah untuk mengurus izin usaha restoran anda jika anda tidak memiliki cukup waktu untuk mengurusnya sendiri.

Banyak keunggulan yang dimiliki Jasa Berkah sebagai perusahaan yang melayani pengurusan izin usaha. Selain harga yang ditawarkan cukup terjangkau baik untuk perusahaan skala besar, menengah maupun kecil.

Ini dia beberapa hal yang menjadi keungulan Jasa Berkah dalam memberikan pelayanan terbaik untuk anda dalam pengurusan izin usaha restoran.

Keunggulan Jasa Berkah dalam Mengurus Izin Usaha Restoran

- Buka 8/6

Jasa Berkah siap melayani anda dengan jam operasional mulai dari jam 9 pagi sampai 5 sore pada hari Senin sampai Jumat.

Sementara di hari Sabtu buka mulai pukul 9 pagi sampai 1 siang. Anda bisa menghubungi Jasa Berkah pada jam operasional tersebut, dan langsung dilayani oleh customer service yang ramah dan kredibel dalam membantu urusan anda.

- Proses yang jelas

Jasa Berkah akan melayani anda dengan tim profesional sehingga tidak ada masalah di kemudian hari.

- Tepat waktu

Adapun waktu yang ditawarkan merupakan batas akhir dari proses pengurusan izin usaha anda.

- Kualitas tinggi

Anda tidak perlu meragukan Jasa Berkah mengenai kualitas dokumen serta pelayanan dari tim Jasa Berkah.

Dengan layanan yang terbaik, dan biaya pengurusan izin usaha dagang yang terjangkau, anda bisa mempercayakan Jasa Berkah dalam proses pembuatannya.

Pentingnya mengurus izin usaha restoran ini jika anda akan menjalani usaha di bidang kuliner. Supaya anda dapat memiliki perlindungan keamanan yang jelas karena anda memiliki legalitas yang sah.

Hal ini lah yang terpenting, karena untuk menghindari terjadinya penggusuran secara paksa apabila anda tidak bisa menunjukkan dokumen sah yang menjelaskan mengenai kepemilikan anda atas lokasi usaha yang anda jalankan.

Selain itu, mengurus izin usaha restoran sendiri adalah sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum negara yang berlaku.

Anda juga akan menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya untuk turut mengurus izin usaha yang sah dan legal baik izin usaha restoran maupun izin usaha di bidang lainnya.