Bagi perusahaan kontraktor maupun konstruksi memenuhi syarat pengurusan SIUJK menjadi hal wajib dalam upaya mendapatkan surat izin usaha jasa konstruksi.

Berikut ini adalah syarat pengurusan SIUJK yang harus anda penuhi sebagai salah satu langkah untuk memiliki izin usaha jasa konstruksi.

Syarat Pengurusan SIUJK

Ada beberapa dokumen yang harus anda siapkan untuk membuat SIUJK, yakni sebagai berikut ini :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik semua direktur yang ada di dalam perusahaan terkait
2. Sertifikat Badan Usaha (SBU) asli
3. Fotokopi akta pendirian perusahaan dari notaris
4. Kartu Tanda Anggota (KTA) dalam asosiasi yang asli
5. Fotokopi surat domisili (SITU)
6. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7. Fotokopi NPWP milik perusahaan
8. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
9. SKA atau Sertifikat Keahlian Kerja yang asli.

Dari deretan syarat di atas, ada beberapa dokumen penting yang harus dilampirkan. Seperti SBU, KTA, TDP, dan SKA. Jadi, sebelum anda mengajukan pengurusan SIUJK, anda harus lebih dulu membuat beberapa dokumen tersebut.

Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Sertifikat Badan Usaha merupakan sebuah tanda bukti pengakuan atas klasifikasi dan kualifikasi mengenai kemampuan badan usaha jasa konstruksi termasuk hasil dari penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing.

Mengenai SBU ini tertuang dalam undang undang Pasal 30 UU Jasa Konstruksi, yang menjelaskan mengenai pengertian Sertifikat Badan Usaha yang diartikan sebagai dokumen wajib bagi setiap badan usaha yang ingin berkecimpung dalam jasa konstruksi.



Sertifikat Badan Usaha ini diterbitkan oleh menteri melalui lembaga sertifikat badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang telah terakreditasi.

Dalam Sertifikat Badan Usaha memuat beberapa informasi terkait dari usaha yang dijalankan, seperti jenis usaha, sifat usaha, klasifikasi usaha, dan kualifikasi usaha.

Adapun persyaratan administrasi untuk mendapatkan sertifikat badan usaha adalah dengan melampirkan dokumen - dokumen berikut ini :
- Fotocopy akta perusahaan dan SK dari kehakiman
- Fotocopy surat domisili (SITU)
- Fotocopy NPWP perusahaan
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai bukti bahwa tergabung dalam asosiasi perusahaan
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) semua pengurus perusahaan
- Pas foto berwarna milik direktur utama dengan ukuran 3 x 4
- Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang sesuai dengan ketentuan yang ada pada kualifikasi badan usaha
- Fotocopy ijazah tenaga ahli, KTP tenaga ahli, dan sertifikat keterampilan tenaga ahli, serta daftar riwayat hidup yang bersangkutan
- Daftar tenaga teknik atau tenaga ahli yang bekerja di perusahaan terkait
- Neraca serta laporan keuangan dan laporan pajak tahunan paling terbaru
- Daftar pengalaman kerja yang dimiliki perusahaan

Persyaratan administrasi di atas harus anda lengkapi sebelum melanjutkan prosedur selanjutnya. Jika anda masih bingung dengan persyaratannya anda dapat langsung ke kantor terkait dimana anda mengurusnya.

Setidaknya ada tiga macam sertifikat badan usaha (SBU) yang ada, yakni SBU untuk jasa pelaksana konstruksi, SBU untuk perencana dan pengawas konstruksi, dan SBU untuk jasa konstruksi terintegrasi.

Kartu Tanda Anggota (KTA)

Bagi perusahaan atau badan usaha jasa konstruksi yang ingin memiliki SIUJK, harus terdaftar terlebih dahulu sebagai anggota di asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang terakreditasi atau terdaftar di LPJK.

Dengan tergabung dalam asosiasi perusahaan jasa konstruksi tersebut, maka perusahaan akan mendapatkan kartu tanda anggota.

Namun, tidak sembarang asosiasi dapat memberikan kartu tanda anggota kepada perusahaan jasa konstruksi. Tetapi hanya asosiasi yang telah mendapatkan akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) saja.

Berdasarkan klasifikasi usaha jasa konstruksi di Indonesia, Kartu Tanda Anggota (KTA) terbagi menjadi :
- KTA golongan besar adalah gred 7 dan 6
- KTA golongan menengah adalah grad 5
- KTA golongan kecil adalah grad 4, 3, dan 2.

Sementara untuk KTA perusahaan jasa perencana dan pengawasan konstruksi (konsultan) terdiri dari :
- SIUJK golongan besar (grad 4)
- SIUJK golongan menengah (gred 3)
- SIUJK golongan kecil (gred 2)

Dokumen yang dibutuhkan untuk bisa mengurus Kartu Tanda Anggota (KTA) ini adalah :
- Keterangan domisili usaha konstruksi
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
- Tanda daftar perusahaan (TDP)

Selain dokumen di atas, biasanya asosiasi juga meminta anda untuk melengkapi dokumen sertifikat atau biasa disebut SKA atau SKT, beberapa sertifikat tersebut seperti :
- Ijazah
- Sertifikat Tenaga Ahli
- KTP tenaga ahli

Sertifikat Keahlian Kerja (SKA)

Sertifikat Keahlian Kerja adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi syarat kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian serta keahlian tertentu.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan LPJK Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli, cara dan syarat untuk mendapatkan sertifikat keahlian kerja ini adalah dengan mengajukan secara tertulis kepada LPJK melalui Asosiasi Profesi dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh LPJK, dengan syarat - syarat yang harus dipenuhi antara lain :
1. Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh lembaga pendidikan tempat ijazah tersebut diterbitkan, kantor pos, notaris atau asosiasi profesi penerima permohonan dengan ketentuan latar belakang pendidikan pemohon sesuai denan kompetensi yang dimohonkan
2. Daftar pengalaman kerja yang sesuai dengan klasifikasi atau subklasifikasi kompetensi kerja pemohon. Dalam hal ini yang terstruktur dengan menggunakan formulir sebagai mana pada lampiran 2 yang ditandatangani oleh pemohon dengan tinta warna biru dan tidak boleh menggunakan scan
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku
4. Fotocopy NPWP perseorangan
5. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan formulir
6. Pas foto ukuran 3 x4 warna serta melampirkan SKA lama (jika untuk perpanjangan)
7. Fotocopy paspor pemohon yang masih berlaku yang dilegalisasi oleh keutaan/ perwakilan negaranya di Indonesia

Tahapan dalam Pengurusan SIUJK

Setelah persyaratan administrasi serta beberapa dokumen terkait yang juga harus dimiliki lebih dulu sebelum mengurus SIUJK.

Kini kita akan membahas mengenai tahapan dalam pengurusan SIUJK. Dimana tahapan - tahapannya tersebut adalah sebagai berikut :

Tahap 1 mengurus SKA dan SKT

Mengenai jumlah SKA yang dibutuhkan, tergantung dari klasifikasi yang anda garap. Apabila anda memiliki empat klasifikasi, maka anda membutuhkan sebanyak 5 SKA.

Sementara apabila perusahaan anda memilih kualifikasi M1, maka anda harus memiliki 1 SKA untuk penanggung jawab teknik dan 4 penanggung jawab klasifikasi atau bidang.

Sedangkan jika perusahaan anda menggarap 3 klasifikasi, maka yang anda butuhkan adalah empat SKA.

Tahap 2 yakni mengurus sertifikat badan usaha (SBU)

Agar bisa mengurus SBU, anda harus lebih dulu memiliki SKA. SKA ini dan dokumen lainnya yang menjadi syarat administrasi dibawa ke LPJK untuk mengurus SBU.

Setidaknya butuh waktu satu bulan atau bahkan lebih untuk pembuatan SBU ini.

Tahap 3 mengurus SIUJK

Setelah semuanya di atas telah anda urus dan miliki, maka barulah anda bisa mengurus pembuatan SIUJK.

Pada tahapan pembuatan SIUJK ini anda harus memiliki dokumen penting lainnya seperti surat keterangan Menteri Hukum dan HAM, SIUP, akta pendirian perusahaan, NPWP, SK domisili usaha, TDP serta Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Manfaat Memiliki SIUJK

SIUJK menjadi hal penting bagi perusahaan konstruksi untuk dapat berkembang lebih baik. Selain untuk bisa mengerjakan pekerjaan kecil dan sederhana, juga sebagai dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan banyak proyek supaya memiliki pengalaman dan portofolio perusahaan anda.

Selain itu berikut ini adalah manfaat dari memiliki SIUJK bagi perusahaan anda yang bergerak di bidang jasa konstruksi :

Mengikuti berbagai tender

Dengan memiliki SIUJK anda bisa mendapatkan tender besar seperti yang diadakan oleh berbagai instansi termasuk pemerintah. Karena salah satu syarat untuk bisa mengikuti tender pemerintah ini adalah dengan memiliki SIUJ sebagai salah satu kelengkapan administrasinya.

Pada saat hendak mengikuti tendernya, anda harus menyertakan dokumen asli yang masih berlaku sebagai bukti keikut sertaan secara sah.

Perencana konstruksi

Bagi jasa perencanaan konstruksi yang tidak memiliki surat badan usaha (SBU) akan dikenakan tarif pajak sebesar 6 persen. Sedangkan penyedia jasa yang memilikinya hanya dikenai pajak sebesar 4 persen.

Pengurangan nilai pajak

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, semua perusahaan baik yang memiliki sertifikat atau tidak tetap dikenakan pajak. Termasuk semua perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yakni pajak penghasilan (PPh).

Bagi perusahaan yang memiliki SBU akan mendapatkan pengurangan pajak. Perlu diingat bahwa SBU ini merupakan persyaratan dalam pembuatan SIUJK.

Jadi dapat dikatakan bahwa perusahaan yang memiliki SIUJK akan mendapat pengurangan tarif pajak.

Mengenai pajak ini terbagi menjadi tiga kategori, yakni :

Perencanaan konstruksi

Pada jasa perencanaan konstruksi akan dikenai tarif pajak sebesar 6 persen apabila tidak memiliki SBU. Tetapi jika memiliki SBU maka hanya akan dikenai pajak sebesar 4 persen.

Pelaksana konstruksi

Besaran tarif pajaknya berdasarkan tingkatan kompetensinya, yakni usaha kecil, menengah, atau besar.

Bagi penyedia jasa pelaksanaan konstruksi yang memiliki sertifikat hanya dikenai tarif pajak sebesar 2 persen untuk golongan usaha kecil.

Sementara untuk jasa konstruksi usaha menengah dan besar yang memiliki sertifikat akan dikenai sebesar 3 persen.

Tetapi, jika anda sebagai pelaksana konstruksi tidak memiliki sertifikat maka tarif pajak yang akan anda dapatkan adalah sebesar 4 persen.

Pengawas konstruksi

Terkait pengawas konstruksi ini, besaran tarif pajaknya sama seperti jasa perencanaan. Dimana bagi penyedia jasa pengawasan yang memiliki sertifikat besaran pajaknya sebesar 4 persen dari penghasilan.

Sementara pagi penyedia jasa pengawasan yang tidak memiliki sertifikat akan dikenai tarif pajak sebesar 6 persen dari penghasilannya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa memiliki SIUJK sangat penting dan berguna untuk keberlangsungan perusahaan di bidang jasa konstruksi.

Oleh karena itu supaya perusahaan anda dapat lebih berkembang, dengan mengikuti berbagai tender dan menjalankan proyek baik kecil maupun besar, baiknya bagi anda yang belum memiliki SIUJK untuk segera mengurusnya.

Terlebih lagi karena memiliki SIUJK adalah sebuah kewajiban bagi semua perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.



Sebagaimana tertuang dalam undang undang pemerintah, tepatnya pada >Undang undang Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04 / PRT / M/ 2011 membahas mengenai Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

Adapun pada pasar tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari memiliki izin usaha jasa konstruksi tersebut adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan melakukan pembinaan di bidang jasa konstruksi.

Dalam hal ini, pemerintah daerah seperti bupati maupun walikota memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pemberian SIUJK di wilayah kekuasaannya, serta melakukan pemberdayaan badan usaha jasa konstruksi bagi yang memiliki SIUJK.

Sanksi bagi perusahaan yang tidak memiliki SIUJK

Berdasarkan perundang undangan, perusahaan di bidang jasa konstruksi yang tidak memiliki SIUJK akan mendapat sanksi, berlandaskan Bab IX pasal 15 peraturan menteri, yakni :

Sanksi administrasi, meliputi :

1. Peringatan tertulis

Peringatan tertulis ini menjadi sanksi yang paling rendah bagi perusahaan yang tidak patuh dalam pembuatan SIUJK.

2. Pembekuan izin usaha

Sanksi pembekuan izin usaha ini akan diberikan apabila perusahaan terkait telah menerima sanksi peringatan tertulis tetapi tidak ada tindak lanjut dari perusahaan jasa konstruksi tersebut.

Pembekuan baru bisa dicabut dalam jangka waktu 30 hari jika kewajiban yang diberikan telah dipenuhi.

3. Pencabutan izin usaha

Apabila perusahaan terkait masih juga tidak ada tindak lanjut dari sanksi administratif sebelumnya. Maka pemerintah daerah setempat berhak untuk melakukan pencabutan izin usaha perusahaan tersebut.

Pencabutan izin usaha ini adalah sanksi terberat bagi perusahaan yang tidak patuh untuk memiliki SIUJK.

Jika perusahaan jasa konstruksi anda ingin mengikuti tender dan mengurangi PPh 23, maka anda harus memiliki SIUJK.

Dimana dengan memiliki SIUJK, maka perusahaan anda telah memiliki jaminan lulus dalam tahap pertama uji administrasi.

Tender yang bisa diikuti oleh perusahaan jasa konstruksi yang telah memiliki SIUJK adalah seperti di bidang sipil, tata lingkungan, mekanika, elektrik, sampai pemeliharaan dan renovasi bangunan baik oleh pemerintah maupun non pemerintah.

SIUJK ini menjadi bukti bahwa perusahaan telah layak menjalankan proyek konstruksi dari segi keahlian dan juga keterampilan staf yang ada di perusahaan tersebut, termasuk juga dari segi kapabilitas perusahaan dalam permodalan.

Jika anda kesulitan dalam mengurus pembuatan SIUJK, anda bisa meminta pihak lain dalam pengurusannya. Seperti menggunakan layanan pengurusan SIUJK oleh Jasa Berkah.

Bersama Jasa Berkah anda bisa mengurus SIUJK, dan juga surat izin usaha lainnya dengan mudah dan cepat. Semua persyaratan administrasi yang dibutuhkan sama seperti yang telah dijelaskan di atas, anda hanya perlu berkoordinasi dengan pihak Jasa Berkah untuk bisa memiliki SIUJK ini.

Jasa Berkah membantu pemilik perusahaan untuk bisa memiliki berbagai surat izin usaha tanpa proses yang panjang dan dengan harga yang terjangkau.

Sehingga perusahaan di bidang apapun bahkan pelaku usaha skala kecil seperti UMKM sekalipun bisa mengurus berbagai surat izin usaha bersama Jasa Berkah.

Jasa Berkah telah memiliki pengalaman bertahun tahun dalam pengurusan izin usaha, sehingga kualitas kerja dan hasilnya tidak perlu diragukan lagi.

Bagi anda pengusaha yang berdomisili di Surabaya dan sekitarnya, dapat menghubungi Jasa Berkah untuk proses pembuatan surat izin usaha termasuk pengurusan SIUJK bagi perusahaan jasa konstruksi anda.